WARTALINTASBATAS.MY.ID, SUMATERAUTARA – Komisi Pemberantasan Korupsi terus memperkuat gerakan antikorupsi berbasis masyarakat di Provinsi Sumatera Utara melalui rangkaian program edukasi dan penguatan integritas yang digelar di Kabupaten Asahan dan Kota Medan pada 5–7 Mei 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional KPK dalam membangun budaya antikorupsi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, generasi muda, tokoh agama hingga pelaku usaha.

Pelaksana Tugas Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Johnson Ridwan Ginting, mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya dan perilaku masyarakat. Karena itu, KPK bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong lahirnya agen-agen perubahan yang mampu menanamkan nilai integritas dan sikap zero tolerance terhadap korupsi di lingkungan masing-masing.

Kabupaten Asahan menjadi salah satu daerah yang dipersiapkan sebagai calon Kabupaten Antikorupsi 2026. Melalui program bimbingan teknis Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi, KPK menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang transparan, serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Satuan Tugas 1 Direktorat Permas KPK, Rino Haruno, menilai penguatan sistem pengaduan masyarakat dan pengawasan pengadaan barang dan jasa menjadi langkah strategis untuk menutup celah korupsi di daerah.

Di Kota Medan, KPK memperkuat pendekatan berbasis nilai moral dan keagamaan melalui program Safari Keagamaan Antikorupsi. Kegiatan tersebut melibatkan tokoh agama dan masyarakat guna menanamkan nilai amanah, kejujuran dan kepedulian sosial sebagai fondasi membangun budaya integritas. Selain itu, KPK juga menggelar Kelas Pemuda Antikorupsi untuk membentuk generasi muda yang memiliki kepemimpinan berintegritas dan mampu menjadi motor penggerak perubahan di tengah masyarakat.

Tidak hanya menyasar sektor pemerintahan dan masyarakat, KPK turut menggandeng pelaku usaha melalui program Dunia Usaha Antikorupsi. Para pengusaha didorong menjalankan praktik bisnis yang transparan, akuntabel dan bebas dari suap maupun gratifikasi. Menurut KPK, keterlibatan dunia usaha sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, KPK berharap gerakan antikorupsi tidak hanya dipahami sebagai proses penegakan hukum semata, tetapi berkembang menjadi gerakan kolektif yang tumbuh dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga dunia usaha. Keterlibatan aktif publik dinilai menjadi kunci penting dalam membangun budaya integritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.(WLB/ REL)