WARTALINTASBATAS.MY.ID, MEDAN — Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2026 di Medan berubah menjadi alarm keras bagi seluruh elemen kota. Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menegaskan bahwa ancaman banjir tidak bisa lagi dianggap sebagai siklus tahunan biasa, melainkan krisis yang harus ditangani dengan langkah konkret dan terukur.

Dalam apel yang digelar di Lapangan Avros, Minggu (26/4/2026), Zakiyuddin secara terbuka mengingatkan pengalaman pahit banjir besar November 2025 yang disebutnya sebagai salah satu yang terburuk sepanjang hidupnya. Ia menilai pola banjir yang berulang di bulan yang sama menjadi sinyal kegagalan sistemik, khususnya pada tata kelola drainase dan aliran sungai di Medan.

Menurutnya, persoalan utama tidak hanya terletak pada curah hujan, tetapi juga pada buruknya kondisi infrastruktur lingkungan seperti parit tersumbat, drainase yang tidak berfungsi, hingga dugaan gangguan aliran air dari wilayah hulu. Ia menegaskan bahwa jika persoalan ini tidak segera dibenahi, maka potensi banjir besar pada November 2026 sangat mungkin kembali terjadi.

Lebih jauh, Zakiyuddin mendorong perubahan pendekatan melalui penguatan edukasi masyarakat berbasis lingkungan. Ia menekankan peran strategis Kepala Lingkungan (Kepling) sebagai ujung tombak mitigasi, karena mereka dinilai paling memahami kondisi riil di lapangan. “Kalau parit tersumbat, air tidak akan pernah sampai ke sungai. Ini fakta yang harus diselesaikan dari tingkat paling bawah,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga memperkenalkan kembali konsep sistem peringatan dini sederhana berbasis kearifan lokal, seperti penggunaan kentongan dan pengeras suara masjid. Dalam apel tersebut, pemukulan kentongan tepat pukul 10.00 WIB menjadi simbol kesiapsiagaan. Ia meminta setiap lingkungan memiliki alat tersebut agar informasi bahaya dapat disebarkan dengan cepat dan efektif saat kondisi darurat.

Menutup arahannya, Zakiyuddin menyoroti perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai dan parit sebagai faktor utama memperparah banjir. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan gerakan bersama. “Kalau kita ingin Medan bebas dari banjir tahunan, maka perubahan harus dimulai dari kesadaran warga sendiri,” pungkasnya.(WLB/ REL)