WARTALINTASBATAS.MY.ID, GUNUNGSITOLI — Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Gunungsitoli resmi dilantik dalam seremoni khidmat di Hotel Palace, menandai babak baru penguatan sinergi antara insan pers dan institusi kejaksaan dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum di daerah. Pelantikan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem informasi publik yang kredibel dan berintegritas.

Momentum pelantikan tidak hanya sarat nilai kelembagaan, tetapi juga diperkaya dengan penampilan seni dan budaya khas Nias yang mempertegas identitas lokal dalam bingkai nasional. Nuansa tersebut menjadi simbol bahwa penguatan pers tidak terlepas dari akar budaya, sekaligus menjadi jembatan komunikasi publik yang lebih humanis dan kontekstual.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Dr. Firman Halawa, SH., MH, bersama jajaran pejabat struktural, termasuk Kepala Seksi Intelijen. Turut hadir pengurus Forwaka Sumatera Utara, seperti Sekretaris T. Andry dan Bendahara Awalludin Lubis, serta Ketua Forwaka Nias Selatan, Budi H. Gowasa, yang bersiap menyusul pelantikan di wilayahnya.

Ketua Forwaka Sumatera Utara, Irfandi, menegaskan bahwa Forwaka bukan sekadar organisasi profesi, melainkan instrumen penting dalam memastikan arus informasi hukum tetap akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menekankan bahwa kemitraan dengan kejaksaan harus dibangun secara profesional, tanpa mengabaikan independensi pers sebagai pilar demokrasi.

“Pers harus tetap menjadi mitra kritis yang konstruktif. Di era digital saat ini, kecepatan informasi tidak boleh mengorbankan akurasi. Verifikasi adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik,” tegas Irfandi.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelantikan, Sabarman Zalukhu, mengungkapkan bahwa pembentukan Forwaka Gunungsitoli telah melalui proses panjang sejak Januari 2026, termasuk tahapan administratif dan koordinasi intensif dengan Kejaksaan Negeri. Dengan melibatkan 19 pengurus dari berbagai media, Forwaka diharapkan tampil sebagai garda depan penyampai informasi hukum yang objektif, sekaligus memperkuat fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat. (WLB/ REL)